E Absensi untuk guru sekolah se kota palembang akan mulai dilaksanakan

23 Januari 2019

VOSMedia, PALEMBANG – Pada 1 Februari 2019 nanti, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Khususnya Dinas Pendidikan Akan mulai melaksanakan kebijakan Elektronik Absensi (E Absensi) untuk guru sekolah – sekolah Negeri dan Swasta Se Kota Palembang.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan, melalui Kabid Kabid SMP Kota Palembang, Herman Wijaya, saat ditemui usai sosialisasi E Absensi, di kantor Erlangga Cabang Palembang, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Rabu(23/1/19).

“Kebijakan itu adalah aturan dari Permen dan aturan ASN bahwa mulai 1 Februari 2019 seluruh ASN sudah menggunakan absensi fingerprint, termasuk juga guru-guru,” terangnya.

Yang jadi permasalahan, dijelaskan Herman, sekarang khususnya guru di beberapa sekolah yang jaringan internetnya tidak tersedia, makanya nanti perlu ada aturan-aturan sehingga mereka yang tidak bisa pakai finger print, pihaknya akan mengunakan absensi secara manual, sampai jaringan internet masuk ke sekolah tersebut.

“Makanya Rapat ini sudah kita bawa orang-orang dari telkom, tujuanya menanyakan daerah mana saja yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan,” ungkapnya.

Nanti telkom akan mendata daerah mana saja yang masih bisa dijangkau oleh jaringan dan yang harus memberikan biaya tambahan, serta bagi sekolah-sekolah yang berada di pinggiran untuk membuat sejenis tower sehingga jaringan internet bisa diterima.

Untuk pembelian finger print yang khusus terkoneksi dengan internet tersebut, lanjut Herman, sudah dialokasikan melalui dana BOS dengan seharga maksimal 3 juta rupiah, umumnya sekolah sudah memiliki, namun ada sebagian yang belum.

“Tidak sembarang fingerprint yang kita gunakan untuk E Absensi ini dan berlisensi,” jelasnya

Sudah ada ketentuan-ketentuan yang sesuai di anjurkan oleh Kementerian bahwa E Absensi itu, tidak hanya terkoneksi ke BPK SDM atau BKD tapi juga bisa terkoneksi ke Kementerian Jakarta khususnya untuk guru dan kepala sekolah.

Dalam  tahap pertama mungkin pasti tidak bisa berhasil 100 %, tetapi secara bertahap pihaknya akan melakukan pembenahan – pembenahan kekurangan dari teknis pelaksanaan kebijakan itu nantinya.

Untuk Masalah pelanggaran, dijelaskan Herman, tentu pihaknya akan memberikan teguran dalam tahap awal.

“Tahap pertama pasti ada kekurangan, kita maklumi kalau ada pelanggaran dan harus kita carikan solusi, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran lagi, agar kebijakan ini bisa dilaksanakan 100% sesuai dengan keinginan pemerintah,” terangnya.